Contents
- 1 (1) Pengusahaan Pariwisata Alam Diselenggarakan Oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Dan Perorangan.
- 2 (1) Izin Usaha Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Berlaku Selama Perusahaan Yang Bersangkutan Masih Menjalankan Usahanya Dengan Ketentuan Wajib Mendaftarkan Ulang Izin Dimaksud Setiap 5 (Lima) Tahun Sekali.
- 3 Usaha Daya Tarik Wisata Alam Pasal 13 (1) Usaha Daya Tarik Wisata Alam Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Tata Lingkungannya.
- 4 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Adalah Kawasan Pelestarian Alam Yang Terutama Dimanfaatkan Untuk Pariwisata Dan Rekreasi Alam.
- 5 Wisata Alam Perorangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf B Dan Huruf D Berupa Izin Usaha Jasa.
Peraturan Wisata Alam. (2) usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sesuai dengan desain tapak pengelola an pariwisata alam. Pasal 7 (1) pengusahaan pariwisata alam meliputi:
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Dengan rahmat tuhan yang maha esa. (2) kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
(1) Pengusahaan Pariwisata Alam Diselenggarakan Oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Dan Perorangan.
(1) usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan. Usaha penyediaan sarana wisata alam. Dalam perkembangannya, kegiatan standardisasi di indonesia dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha,.
(1) Izin Usaha Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Berlaku Selama Perusahaan Yang Bersangkutan Masih Menjalankan Usahanya Dengan Ketentuan Wajib Mendaftarkan Ulang Izin Dimaksud Setiap 5 (Lima) Tahun Sekali.
Bahwa pengusahaan pariwisata alam yang. Bagian keempat hasil pengendalian pasal 8 (1) hasil pengendalian pengusahaan pariwisata alam terhadap objek pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, menjadi dokumen arahan untuk mendorong peningkatan kinerja (2) usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
Usaha Daya Tarik Wisata Alam Pasal 13 (1) Usaha Daya Tarik Wisata Alam Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Tata Lingkungannya.
Pengembangan standardisasi pengelolaan pariwisata alam di kawasan rawan bencana kota pariaman. Rencana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dibuat oleh pengusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan hutan lindung. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Adalah Kawasan Pelestarian Alam Yang Terutama Dimanfaatkan Untuk Pariwisata Dan Rekreasi Alam.
(2) usaha pariwisata alam khusus usaha penyediaan sarana wisata alam, selain harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan, areal usaha harus sesuai dengan desain tapak pengelolaan pariwisata alam. Peraturan menteri lhk nomor 13 tahun 2020 tentang pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan Usaha penyediaan jasa wisata alam;
Wisata Alam Perorangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf B Dan Huruf D Berupa Izin Usaha Jasa.
Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) pasal 49 diubah serta ayat (5) pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (3) desain tapak pengelolaan pariwisata alam seb agaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala upt/uptd dan.