Contents
- 1 Pemkot Siapkan Peraturan Daerah Perlindungan Taman Wisata Alam Sorong.
- 2 Peraturan Pemerintah (Pp) Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 21 April 1994.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 4 Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentangai Pnpm Mandiripariperjalanan Malalui Desa Wisata Yangai Kemudian Dirubah Melalui Perpolitik Menteribudaya Dan Pariwisata Nomor:.
- 5 M E M U T U S K A N Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Tentang Wisata Alam. M e m u t u s k a n menetapkan: Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
Diterbitkan peraturan pemerintah tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional
Pemkot Siapkan Peraturan Daerah Perlindungan Taman Wisata Alam Sorong.
Peraturan pemerintah tentang kawasan suaka alam dan kawasan. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 44, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5116); Diterbitkan peraturan pemerintah tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
Peraturan Pemerintah (Pp) Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 21 April 1994.
Pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya dan taman wisata alam [jdih bpk ri] peraturan pemerintah (pp) no. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Selasa, 4 januari 2022 4:34 wib. Ijin pengusahaan pariwisata alam (ippa) adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 44, tambahan lembaran.
Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentangai Pnpm Mandiripariperjalanan Malalui Desa Wisata Yangai Kemudian Dirubah Melalui Perpolitik Menteribudaya Dan Pariwisata Nomor:.
Pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya dan taman wisata alam. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan. Pasal 40 ketentuan yang mengatur perizinan obyek dan daya tarik wisata alam yang
M E M U T U S K A N Menetapkan:
Bahwa pengusahaan pariwisata alam yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. 68 tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam